ALAMAT SEMENTARA : JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN LORONG LANGGAR DAMAI RT. 06 /RW. 06 No. 563 KELURAHAN LAWANG KIDUL. KECAMATAN ILIR TIMUR II BOOMBARU PALEMBANG Email :

Minggu, 02 September 2018

SIARAN PERS PERGERAKAN PELAUT INDONESIA

Pergerakan Pelaut Indonesia Minta Komisi IX DPR Panggil Menhub, Menaker, BPJS, dan INSA Bahas Kesejahteraan Pelaut Dalam Negeri.

Jakarta, Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) meminta Komisi IX DPR RI yang membidangi “ruang lingkup”
Ketenagakerjaan dan kesehatan memanggil instansi-instansi yang terkait dengan persoalan pelaut Indonesia, khusunya pelaut yang bekerja pada kapal-kapal dalam negeri.

Selama ini, nasib pelaut yang bekerja di dalam negeri bagaikan anak tiri di negeri sendiri. Pengupahan pelaut yang tidak layak, praktek pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha pelayaran secara sepihak, tidak adanya hak tunjangan hari raya (THR) keagamaan, ketidakjelasan hak uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) apabila terjadi pengakhiran hubungan kerja, perjanjian kerja laut (PKL) yang
memberatkan pelaut, hingga persoalan hak jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak dapat dinikmati oleh pelaut selaku pekerja di kapal, yang semestinya hal itu menjadi tanggung jawab pengusaha pelayaran selaku pihak pemberi kerja.

Kondisi ketenagakerjaan “hubungan industrial” pelaut yang saat ini tidak harmonis, dinamis, dan berkeadilan
tersebut menjadi semakin miris ketika pihak regulator justru terlihat asik saling tarik menarik dan merasa menjadi pihak yang paling berwenang terhadap tata kelola baik penempatan maupun perlindungan pelaut Indonesia yang seharusnya menjadi komitmen bersama untuk ditingkatkan.

Bicara regulasi, sesuai dengan UU terbaru, yakni UU No. 15 tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) telah sangat jelas bahwa secara umum beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia telah sesuai (comply) dengan substansi Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006), antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 concerning Revising the Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan
Dokumen Identitas Pelaut, 1958); dan

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sejak terbentuk pada 2016 dan tercatat sebagai serikat pekerja sesuai ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada awal tahun 2017, sediktnya PPI telah menerima pengaduan kasus pelaut sebanyak 500 pengaduan. Mayoritas pengaduan adalah persoalan ketenagakerjaan yang meliputi upah tidak layak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, upah tidak dibayar, kecelakaan kerja tidak mendapatkan asuransi, tidak diikutsertakan sebagai peserta program jaminan sosial, hingga soal pemberangusan hak berserikat atau Union Busting.

Bahwa, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 337 secara tegas menyatakan “Ketentuan ketenagakerjaan
di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”

Bahwa, PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, Pasal 22 ayat (1) menyatakan “Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa, Pengawasan terkait perlindungan kerja terhadap pekerja di bidang transportasi, salah satunya bidang
pelayaran dilakukan oleh menteri di bidang perhubungan dan menteri di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut diatur
dalam PP No. 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi :

 Pasal 2
(1) Sumber daya manusia di bidang transportasi, meliputi:
a. sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
c. sumber daya manusia di bidang pelayaran;
d. sumber daya manusia di bidang penerbangan; dan
e. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.

(2) Sumber dayamanusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, Penyedia Jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

 Pasal 35
(1) Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan Perlindungan Kerja dalam bentuk:
a. Kesejahteraan;
b. keselamatan kerja; dan
c. kesehatan kerja.

(2) Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.

 Pasal 36
(1) Perlindungan atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan paling sedikit berupa:
a. upah atau gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan Kompetensi di bidang
transportasi; dan
c. asuransi bagi tenaga kerja yang bekerja pada bidang-bidang yang berisiko tinggi di bidang transportasi selain jaminan sosial tenaga kerja.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pasal 40
Setiap tenaga kerja di bidang transportasi berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pasal 41
(1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(2) Apabila Pemberi Kerja tidak melaksanakan Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi pemberian jaminan Perlindungan Kerja terhadap tenaga kerja di bidang transportasi.

(3) Pemberian fasilitas jaminan Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaannya dibebankan kepada Pemberi Kerja yang bersangkutan.

 Pasal 42
(1) Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dan tenaga kerja di bidang transportasi.

(2) Perjanjian kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban Pemberi Kerja;
b. hak dan kewajiban tenaga kerja;
c. pelatihan kerja di bidang transportasi yang wajib dilaksanakan;
d. pemeriksaan kesehatan yang wajib dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang transportasi;
e. waktu kerja dan waktu istirahat; dan
f. jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang transportasi.

 Pasal 43
(1) Menteri menetapkan waktu kerja bagi sumber daya manusia di bidang transportasi.

(2) Dalam menetapkan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mempertimbangkan:
a. keselamatan, keamanan, dan keandalan penyelenggaraan transportasi;
b. perlindungan kesehatan tenaga kerja transportasi;
c. kesinambungan pelayanan transportasi;
d. kepentingan Pemberi Kerja; dan
e. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dan di bidang ketenagakerjaan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami, PPI selaku serikat pekerja/serikat buruh “Pelaut” yang mempunyai Visi “Bercita-cita mewujudkan pelaut Indonesia yang cerdas, bermartabat, adil dan makmur” meminta kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI untuk memanggil Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) selaku pemerintah, Indonesian National Shipowners Association (INSA) selaku asosiasi pengusaha pelayaran dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna membahas
permasalahan ketenagakerjaan dan jaminan sosial pelaut Indonesia yang bekerja di dalam negeri demi terciptanya hubungan industrial kepelautan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sebagaimana mandat konstitusi.



Jakarta, 02 September 2018,

Hormat Kami,
Tim Advokasi, Hukum dan HAM Pergerakan Pelaut Indonesia
Imam Syafi’i
Ketua Adkumham DPP PPI
Cp. +62 813-5993-7880

Tembusan :
1. Ketua Umum dan Ketua-Ketua DPP PPI;
2. Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum;
3. DPD PPI;
4. DPW PPI;
5. Anggota PPI;
6. Pimpinan DPR RI;
7. Pimpinan Komisi IX DPR RI;
8. Kemenko Bidang Kemaritiman RI;
9. Kementerian Perhubungan RI;
10. Kementerian Ketenagakerjaan RI;
11. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
12. DPP INSA;
13. Pelaut Indonesia;
14. Rekan-rekan wartawan; dan
15. Masyarakat umum.

Minggu, 03 Desember 2017

KETUA UMUM PERGERAKAN PELAUT INDONESIA


Dia yang tak pernah lelah memperjuangkan hak hak pelaut bersama sama dengan dewan pengurus DPP PPI lainnya.

Bersamma ketua AdkumHAM

Sabtu, 02 Desember 2017

BERITA KECELAKAAN KAPAL

Di penghujung tahun 2017 sejak Oktober sampa November banyak sekali terdengar berita kecelakaan kapal, dari yang tabrakan sampai yang terbakar. November kemarin akibat cuaca buruk TB YONG THAT 9 TENGGELAM di perairan Bangka dua crew tidak ditemukan, TB BULIAN MAS III tenggelam di perairan Selat Sunda sekitaran Pulau Segama, semua crew selamat.

28 November 2017 kecelakaan Kerja di Tongkang Fitria 3005 di Sungai Barito, memakan dua korban jiwa. Kecelakaan kerja terjadi di Tongkang Fitria 3005 TB Zinnia, milik keagenan PT GLS di perairan Sungai Barito Tambatan Kawi Desa Jelapat Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, sekitar pukul 09.30 Wita. Dua ABK tewas dalam musibah ini yakni Kambyah, chief officer dan Hasyemi Mulya Akbar, second officer.
Kasus kecelakaan air ini bermula ketika Kapten TB Zinnia, Purwito beserta chief officer, Kambyah dan second officer, Hasyemi Mulya Akbar dan juru mudi Agus Ristanto pergi menuju dek Tongkang Fitria 3005 untuk menguras air di Tongkang Fitria 3005. Setelah beberapa saat selang alkon macet dan Kambyah turun ke dalam tongkang melalui lubang manhole untuk memperbaiki selang, dan korban diduga  mengisap gas beracun dalam tongkang hingga lemas. Kemudian Hasyemi bermaksud menolongnya dengan turun ke dalam tongkang dan tidak berhasil menyelamatkan Kambyah, hingga Hasyemi berteriak minta tolong. Mendengar teriakan itu, nakhoda Purwito turun ke dalam tongkang dengan menggunakan tali dibantu Agus Ristanto. Namun setelah sampai di lantai dasar tongkang, nakhoda merasa lemas dan merangkak naik serta minta ditarik crew kapal, juru mudi dan crew kapal melanjutkan evakuasi korban. Selanjutnya, para korban dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Anshari Saleh Banjarmasin untuk pemeriksaan medis lebih lanjut, hingga diketahui dua orang dinyatakan meninggal dunia. Sedang nakhoda Purwito selamat dari maut. Kasus laka air ini kini tengah ditangani Sat Polairud Polres Barito Kuala.



Kapal patroli TNI Angkatan Laut, KRI Sibarau 847 tenggelam di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara. Saat berada di posisi 03.45.38 U - 098.57.55 T, kapal mengalami mati listrik karena cuaca yang sangat buruk. Dari informasi di lapangan, kejadian berawal saat KRI Sibarau berlayar di perairan Tanjung Tiram pada 29 November lalu.


Awal Desember terjadi lagi TB VIRGO 99 tengelam sekitar jam 14.00 kemarin (1 Des 2017) pada posisi 03.35.109 S / 108.01.06 E,  di sekitar Pulau Rakit Laut Jawa, di duga kapal bocor akibat terjangan ombak yang begitu kuat, sebagian crew selamat dan telah di evakuasi oleh KM TANTO STAR kecuali Nakhoda dan KKM yang ikut tenggelam bersama kapal  dan sampai saat ini belum di temukan, kita berdoa saja semoga mereka cepat ditemukan dengan selamat.



.....

Selasa, 14 November 2017


Data sementara anggota ppi sumsel.

24 Agustus 2017 PPI SUMSEL mulai bangkit setelah kevakumannya beberapa bulan sejak mulai di cetuskan untuk pendiriannya.
Selelah beberapa kali proses akhirnya DPD PPI SUMSEL resmi di kukuhkan pada tanggal 21 Oktober 2017.